nusakini.com-- Pesatnya pertumbuhan perkotaan mengakibatkan kota menghadapi berbagai tantangan baru yang perlu diatasi. Smart City merupakan salah satu solusi memperkuat pelayanan publik perkotaan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Adjar Prayudi pada acara Media Briefing dengan tema “Urban Basic Services and Smart City” di Makassar, Rabu (8/6). 

“Implementasi smart city mendorong perwujudan lingkungan yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur, ekonomi, kelembagaan dan tata kelola perkotaan yang lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” tutur Adjar. Smart City adalah pendekatan menuju kota layak huni dan berkelanjutan yang memiliki komponen yaitu smart economy, smart mobility, smart environment (energy, environment, public space), smart living dan smart governance. 

Adjar juga mengatakan dari diskusi yang diikuti oleh stakeholder terkait, diketahui bahwa beberapa kota di Indonesia telah mempraktekan Smart City, sehingga hal tersebut dapat menjadi masukan dalam New Urban Agenda (NUA) yang akan dibahas dalam Komite Persiapan ke 3 (Prepcom 3) yang akan dilaksanakan di Surabaya Juli 2016. 

“Mengenai smart city tadi bahwa telah disampaikan oleh para pembicara bahwa semua telah melaksanakan dan mempraktekan smart city di kota masing-masing sehingga membantu program kami nantinya, untuk itu untuk masukan NUA harus ada pemikiran yang berdasarkan apa yang telah dipraktekan di Indonesia, atau yang seharusnya dilaksanakan di Indonesia,” tutur Adjar. 

Ahli pembangunan permukiman ITS, Johan Silas mengatakan salah satu contoh konkrit dari smart city adalah e-Government yang dapat menurunkan biaya administrasi tanpa mengurangi kualitas layanan publik dan mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 

“Saya membayangkan kota-kota di Indonesia 20 tahun mendatang sudah menjadi smart city yang mengedepankan layanan masyarakat dengan dukungan telematika,” kata Johan. 

Sebagai contoh, di kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal mengatakan bahwa saat ini kota tersebut memiliki ruang kendali berdasarkan pemantauan CCTV untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. “Saat ini kota ini memiliki 600 CCTV baik itu milik pemerintah ataupun swasta, di akhir tahun ini kami menargetkan 3.000 CCTV, salah satunya dengan cara mewajibkan bangunan d iatas empat lantai untuk memakai CCTV dan di koneksikan dengan ruang kendali,” tutur Syamsu. 

Tenaga Ahli Dirjen CIpta Karya Bidang Habitat Kementerian PUPR, Ruchyat Deni Djakapermana memaparkan bahwa smart city menjadi salah satu isu yang akan dibahas PBB dalam konferensi Habitat III. 

“Habitat III akan diadakan di Quito, Ecuador pada 17-20 Oktober 2016 untuk menjawab tantangan pembangunan perkotaan di masa yang akan datang tanpa meninggalkan seorangpun, perwujudan kesejahteraan dan kesempatann bagi semua pihak serta mewujudkan yang ramah lingkungan,” kata Ruchyat. 

Menuju Habitat III, serangkaian acara persiapan dilakukan untuk merumuskan isu-isu perkotaan di belahan dunia. Majelis Umum PBB, dalam Resolusi 67/216 memutuskan untuk membentuk Komite Persiapan (PrepCom) yang terbuka bagi semua negara anggota PBB. 

PrepCom1 diselenggarakan di New York, Amerika (17-18 September 2014) dan PrepCom2 di Nairobi, Kenya (14-16 April 2015). Tahun ini, PrepCom3 di Surabaya, Indonesia (25-27 Juli 2016) yang akan dihadiri 193 negara. 

PrepCom3 ini merupakan pertemuan persiapan terakhir dan terpenting menuju Habitat III. Pertemuan tersebut akan menggali masukan dan perspektif akhir dari berbagai negara dan stakeholder lainnya. Isu-isu kunci urbanisasi di kawasan ini yang harus ditangani dan menjadi masukan dalam NUA. 

Sebelumnya acara serupa telah diselenggarakan di Kota Semarang, Denpasar, Yogyakarta, Palembang, dan saat ini di Makassar,selanjutnya di Jakarta dan Bandung. Masing-masing dengan topik yang terkait dalam tema Agenda Baru Pembangunan Perkotaan: Kohesi Sosial, Kesetaraan dan Kota yang Inklusif, Urban Framework, Pembangunan Spasial, Ekonomi Perkotaan, Ekologi dan Lingkungan Perkotaan, serta Perumahan dan Pelayanan Dasar Perkotaan. (p/ab)